DPR Sorot Tragedi Kemanusiaan di Palestina," Jangan Sampai Dipolitisasi Jadi Konflik Agama"
Taufiq R. Abdullah mendorong adanya keterbukaan informasi terkait upaya diplomasi dan perkembangan situasi di Palestina. Sebab saat ini, eskalasi ketegangan di Yerusalem Timur pascaaksi protes dan bentrokan atas ancaman pengusiran paksa warga Palestina oleh otoritas Israel terus berlangsung. Situasi semakin memburuk pascaserangan roket pada 10 Mei lalu yang memakan korban jiwa dan luka berat.(19/5/2021).
“Semakin hari situasinya semakin mencekam dan menakutkan. Mohon dijelaskan betul, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, karena isu ini kan dibawa ke arah isu agama seolah-olah ini adalah Islam dan non-Islam. Padahal semua juga mendukung kemerdekaan Palestina, agar tidak terjadi konflik antara kita dari persoalan orang lain," kata Taufiq.
Hingga saat ini berbagai upaya diplomasi sudah dilakukan. Baru-baru ini, Presiden Indonesia bersama PM Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam telah sepakat untuk mengeluarkan Joint Statement atau pernyataan bersama terkait aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri juga sempat menyampaikan kecaman keras terhadap seluruh tindakan yang dilakukan Israel dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), 16 Mei lalu.
“Sikap pemerintah Indonesia saya apresiasi karena telah menyampaikan tiga hal yang sangat fundamental di forum OKI, yaitu soal kekompakan negara-negara OKI, kemudian tuntutan dimana semua negara OKI mengupayakan gencatan senjata, dan yang terakhir sangat penting bahwa OKI berkonsentrasi penuh memikirkan Palestina, saya setuju dan itu mewakili aspirasi bangsa,” imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Rudianto Tjen. Ia menekankan bahwa konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina bukan hanya konflik agama, tetapi merupakan konflik kemanusiaan. Pihaknya mendorong pihak Kementerian Luar Negeri untuk mendengungkan hal tersebut dalam forum-forum pertemuan dunia yang membahas terkait penyelesaian konflik Palestina.
“Secara umum di daerah-daerah atau di Jakarta saja konflik Palestina ini dibawa seakan-akan perang agama, dibawa ke arah sana, sehingga penggalangannya seakan-akan diarahkan kepada agama tertentu untuk membantu Palestina, padahal seluruh rakyat Indonesia juga mendukung ini harus segera dihentikan. Jangan sampai ini mendorong perang saudara khususnya di Indonesia sendiri," ungkapnya.
Lanjut Nurul Arifin juga mendorong pemerintah untuk terus-menerus memberi penjelasan kepada publik bahwa perang yang terjadi di Palestina bukan perang agama. Pemerintah melalui Kemlu juga diharapkan memberikan pendidikan politik kepada publik terkait situasi sebenarnya di Palestina.
“Pemerintah harus berani mengatakan hal-hal objektif tentang posisi kedua negara dan perkembangan situasi yang sebenarnya. Karena ini dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh publik kita, which is ini bukan alasan yang sebenarnya. Selanjutnya, saya harap bantuan-bantuan yang dikumpulkan pemerintah Indonesia untuk Palestina betul-betul jatuh kepada tangan yang berhak," tegasnya.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Febrian Alphyanto Ruddyard jelaskan berbagai upaya diplomasi yang telah ditempuh Indonesia terkait isu Palestina. Pemerintah juga telah menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang dilakukan Israel, termasuk penghancuran secara ilegal pemukiman di Syekh Jarrah, tepi Barat Palestina, baru-baru ini.
“Pada tataran bilateral, Indonesia telah melakukan pendekatan kepada negara-negara untuk mengupayakan penghentian kekerasan. Indonesia terus berikan tekanan kepada Israel melalui berbagai forum dunia, baik PBB, OKI maupun dengan like-minded countries," kata Febrian. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan akan bertolak ke Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (18/5/2021) malam.
Adapun terkait bantuan Indonesia untuk Palestina, dilaporkan Dirjen Multilateral itu, telah disalurkan baik melalui program bantuan maupun pembangunan kapasitas pemerintah dan rakyat Palestina. Sejumlah bantuan yang telah diberikan diantaranya bantuan USD 1 juta untuk dukungan operasional penanganan Covid-19 dan kemanusiaan melalui UNRWA pada 2020, bantuan kemanusiaan sebesar 500 ribu dollar AS melalui ICRC, dan bantuan serupa yang sudah disalurkan sejak 2019 lalu.**rls