Pelabuhan Perikanan Ciparagejaya Butuh Rp2 Milyar, Kades : Belum di Respon Pemkab Karawang!

Rencana dibangunkannya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Ciparagejaya Kecamatan Tempuran paska kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono Agustus tahun lalu, melempem. Alih-alih belum ada Detail Engineering Design (DED), PPP yang kabarnya bakal di biayai APBN sebesar Rp125 Milyar diatas lahan 10 hektar di Dusun Muara 1 dan Pulomulya RT 01 tersebut, belum mendapat respon kesanggupan dari Pemkab, menyusul pembuatan DED yang kabarnya menelan biaya Rp2 Milyar.

Kades Ciparagejaya H Kabun mengatakan, PPP yang kabarnya bakal di bangun dengan memadukan integrasi produksi perikanan, pabrikan es, SPBU Solar, perkantoran seperti sahbandar dan Dishub, Kapal Ikan, penampungan, Tempat Pelelangan Ikan, infrastruktur, akses lebih representatif sampai pada sektor usaha dan jasa eksport/import secara terpadu ini, diakuinya progresnya tetap berlanjut. Namun, diakui Kabun, proses DED yang belum dibuat, masih di pertanyakan Pemkab karena menelan anggaran sekitar Rp2 Milyar. Atas kondisi itu, pihaknya menyanggupi bersama pihak swasta untuk membiayai DED tersebut dengan pengembangan sekitar 10 tahun, namun sayangnya sampai saat ini, belum ada respon lagi dari Pemkab soal ini.

"DED kita siap kerjasama dengan swasta Rp2 Milyar, namun sampai sekarang justru tidak ada responnya lagi, artinya pusat juga menunggu daerah soal DED ini loh, " Katanya, Kamis (30/3/2022).

Sebelumnya, Kabun mengungkapkan bahwa tanah yang disiapkan seluas 10 hektar tersebut, adalah bukan tanah timbul, tapi tanah sepadan pantai milik negara. Kelak, jika realisasi Ciparage yang selama ini jadi komoditi nelayan dengan perahu paling tinggi 15 Grosston, bisa masuk lagi kapal dengan kapasitas lebih dari 50 GT juga akan menyasar persinggahannya, sehingga ia meyakini, jika keberadaan TPI saat ini hanya mampu beromset produksi ikan sekitar Rp100 jutaan sehari, kedepan bisa tembus milyaran rupiah perharinya. "Ini peluang, dan kita serius mendorong ini agar PPP Ciparage yang di sebut pada level 2 ini, bisa terwujud seperti misalnya PPP yang ada di Pekalongan Jawa Tengah, " Ungkapnya. (Rd)