Repot, Wakil Ketua Apdesi Ingin BPNT Kembali di Terima KPM Non Tunai

Kabar Karawang - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didistribusikan secara tunai via kantor pos, di kritik Wakil Ketua Apdesi Karawang H Solehudin. Kades Pulojaya Kecamatan Lemahabang ini menyebut, distribusi BPNT dengan tunai Rp600 ribu/triwulan, terlalu banyak merepotkan banyak orang, hingga minimnya tenaga dan kesiapan pihak kantor pos di lapangan. 

Ditemui saat Vaksinasi bersama Kapolres Karawang di Desa Karangtanjung, Soleh menganggap bahwa BPNT dari singkatannya saja sudah jelas bahwa itu merupakan bansos yang harus di berikan kepada KPM secara non tunai. Namun, anehnya justru diberikan dalam bentuk tunai melalui pihak Pos. Saat di lapangan, setelah menerima uang, KPM harus di foto pihak Kantor Pos, kemudian di foto lagi saat KPM sudah didepan rumahnya. 

Kebanyakan, sebut Soleh, para Kadus dan PSM yang banyak berperan membantu kinerja-kinerja Pos. Sebab, sebut Soleh, di maklumi, jumlah tenaga di kantor Pos juga terbatas. Sehingga, ketika di bebankan Bansos ini ke kantor Pos, maka percepatannya juga menggunakan tenaga-tenaga aparat desa juga.

"Kalau tunai terus bagaimana nasib mesin EDC di e waroeng, kemudian apa kabar kartu KKS yang di pegang KPM dan terakhir apa peran Himbara dalam hal ini BTN sebagai bank penyalur ? " Tanyanya.

Triwulan kedua, sebut Soleh, ia berharap Kemensos mengevaluasi lagi dan mengembalikan BPNT jadi sembako lagi. Tidak perlu banyak-banyak itemnya, yang terpenting adalah beras, daging ayam dan telur juga cukup, kalau tujuannya adalah gizi KPM sasaran. Yang terpenting adalah sasarannya jelas, diterima juga jelas dilapangan.

"Kalau lewat sembako kan memang sudah porsinya begitu, harus non tunai. Kalau terlalu banyak Item, cukup beras ayam dan telur saja, yang penting jangan tunai lagi, repot, " Sarannya. (Rd)