KPK Gencarkan Kampanye 'Hajar Serangan Fajar' Pemilu 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan kampanye 'hajar serangan fajar' menjelang pemungutan suara Pemilu 2024. Kampanye ini dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pemilih dalam pemungutan suara nanti. 

KPK Gencarkan Kampanye 'Hajar Serangan Fajar' Pemilu 2024
KPK Gencarkan Kampanye 'Hajar Serangan Fajar' Pemilu 2024

"Kita ingin sama-sama dengan masyarakat, yuk kita tolak serangan fajarnya. Kita ingin lihat calon bekerja lewat visi dan misinya," kata Ketua Tim Digital Campaign Dit. Soskam KPK Alfiana Rachmawati  .

Di sisi lain, Alfiana juga menyampaikan KPK  memanfaatkan media sosial (Medsos) untuk mengkampanyekan pemberantasan anti-korupsi kepada generasi milenial. Dalam kampanye ini, KPK bekerja sama dengan content creator. 

"Setelah kita lihat penetrasinya itu banyak banget lewat media sosial. Banyak banget Content Creator di media sosial dan kita manfaatkan mereka," kata Alfiana. 

Dalam kampanye antikorupsi sejumlah hal disampaikan KPK.  seperti sembilan nilai antikorupsi. Sembilan nilai antikorupsi itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 

"Itu yang kita sebarkan ke semua pengguna media sosial, Dengan cara yang sederhana dan bisa dipahami oleh masyarakat," ujarnya. 

Tak hanya melalui kampanye pemberantasan korupsi melalui online atau media sosial. KPK juga melakukan kampanye offline dengan road show bus KPK yang bertemu dengan masyarakat langsung. 

 "Alhamdulillah minggu lalu selesai di Aceh dan sekarang balik lagi ke Jakarta," ucapnya.

Sementara itu, KPK akan menggelar Insight Day di Pos Bloc Jakarta pada 25 November 2023.  Festival ini  adalah kampanye digital antikorupsi dengan bentuk festival yang memfasilitasi generasi milenial dan generasi Z dalam mengembangkan diri dan meningkatkan potensi. 

Insight Day mengusung tema, “Integrity in Action” agar generasi muda terlibat secara aktif dalam memberantas korupsi. Insight Day terdiri dari 3 sesi Insight Talk, 2 sesi Pojok Inovasi, ada juga Insight Bazaar, dan Performance. 

Narasumber dalam acara ini antara lain, Abigail Limuria, Kevin Geraldi, Deddy Corbuzier dan Habib Jafar. Selain itu, juga dihadiri sejumlah penyanyi seperti Afgan, Ify Alyssa dan Barsena Bestandhi.

Bawaslu RI juga melakukan investigasi, potensi kerawanan Pemilu 2024 di desa-desa. Hal ini dilakukan karena Bawaslu mengendus, potensi kepala desa berpihak kepada salah satu peserta capres-cawapres pada Pemilu 2024.

"Lagi menginvestigasi beberapa kejadian di lapangan, karena ada beberapa berita yang harus diklarifikasi kepada teman-teman Bawaslu di daerah. Misalnya, ada program desa, kepala desa membuat program ini kemudian berpihak kepda salah satu peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan persnya, Kamis (16/11/2023).

Ia menegaskan, program-program pemerintah yang berkaitan dengan negara tidak boleh dijadikan kepentingan peserta pemilu. Termasuk juga, program desa yang jalankan oleh kepala desa di Indonesia.

"Itu juga tidak boleh, ada aturan. Sangat dalam dan tinggi makanya jadi perhatian kami," ucap Bagja.

Lanjutnya, ia mengaku, Bawaslu sedang merancang cara penanganan pelanggaran tersebut. Apalagi semenjak komisi aparatus negara ditiadakan.

"Ini kan lagi proses, 3-6 bulan ya ke depan ini, kita lagi coba mengatur itu. Sudah, sudah langsung ke KemenPAN-RB dan BKN sekarang, ke depan seperti itu," ujarnya.

kemarin Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo absen dalam raker (rapat kerja) bersama Komisi III DPR RI. Pembahasan penegakan hukum pada Pemilu 2024 itu, diwakilkan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto mengatakan, agenda rapat tersebut adalah mendengarkan penjelasan Kabaharkam tentang Pemilu. Agenda rapat fokus pada persiapan pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024.

"Persiapan Polri di dalam pengamanan Pemilu, kita bahas detail. Akan dibahas detail bersama Komisi III," kata Bambang Pacul, sapaa  akrabnya, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Bambang Pacul tidak mempermasalahkan absennya Kapolri. "Keputusan rapat kerja ini tetap mengikat (meski Kapolri absen, red)," ucapnya. 

Ia mengatakan, Polri memiliki peranan penting dalam menjaga kedamaian Pemilu 2024. Komisi III DPR ingin mengetahui, sejauh mana Polri melakukan pengawasan Pemilu mendatang.

"Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka fungsi pengawasan, maka Komisi III DPR RI meminta untuk melakukan pembahasan. Terkait dengan pengawasan dan persiapan pemilu 2024,” ujarnya.

Selain itu, Bambang menyebut, hal ini juga akan menguji netralitas Polri. Setiap anggota Polri tidak boleh berpihak ke kubu manapun. 

Sebelumnya, Listyo mengeluarkan Surat Kapolri bernomor P-9983/XI/HUM.7./2023 tertanggal 13 November 2023. Surat itu menunjuk Mohammad Fadil Imran untuk mewakili dirinya dalam rapat kerja tersebut.(*)

Posting Komentar