Presiden: 'Ground Breaking' Gedung BI Tingkatkan Kepercayaan Investor

 Presiden Joko Widodo mengatakan, ground breaking (peletakkan batu pertama) Gedung Bank Indonesia (BI) dapat meningkatkan kepercayaan investor. Terutama kepercayaan investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Presiden: 'Ground Breaking' Gedung BI Tingkatkan Kepercayaan Investor

Ia mengatakan itu saat acara ground breaking pembangunan kantor pusat BI di IKN. Karena otoritas moneter perbankan dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN," kata Presiden, Kamis (2/11/2023).

Ia meyakini, keberadaan kantor pusat BI menjadikan investor dan masyarakat siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di IKN. "Ground breaking ini membuktikan kesungguhan komitmen kita kesiapan kita untuk membangun IKN menjadi ibu kota yang berkelas dunia," ujarnya.

Presiden menyebut, masih banyak pihak yang mempertanyakan pemindahan ibu kota. Padahal,  pembangunan IKN dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan, insfrastruktur, dan ekonomi.

"Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta, dan 56 persen itu hidup di Jawa. 56 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki penduduknya ada di Jawa 56 persen," ucapnya.

Kepala Negara menjelaskan, sekarang 57-58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan perputaran ekonomi berada di Jawa, terutama Jakarta. "Sehingga beban pulau Jawa beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki," katanya.

Presiden menjelaskan, rencana perpindahan ini sudah digagas sejak Presiden pertama Bung Karno (Soekarno). Bung Karno sudah memiliki gagasan untuk pindah memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan.

Presiden ke-2 RI Soeharto pun punya keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta. "Kemudian 9 tahun lalu diam-diam saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan presiden pertama, kedua, dan selanjutnya," katanya.

Presiden menambahkan, setelah 6 tahun dipelajari dan diperhitungkan, pemerintahannya pun mendapatkan beberapa pilihan lokasi IKN. "Akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru ibu kota negara adalah Nusantara," ujarnya.

Ia menyebut, pada pembangunan IKN ini, 20 persen infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di biayai APBN. Sementara sisa lainnya akan diberikan kepada sektor swasta, dunia usaha, dan swasta lewat PPP (Public Private Partnership).(*)