Guru Swasta Banyak 'Resign' Karena Jadi PPPK, Kepala SMK Desak Pemerintah Buat Regulasi Kemudahan Sertifikasi

Kabar Karawang - Dibukanya seleksi ASN kategori CPNS maupun PPPK, memang menjadi daya tarik baru bagi masyarakat usia produktif untuk mempasifkan kesejahteraannya, tanpa kecuali para guru-guru dan tenaga kesehatan yang mendapat porsi formasi begitu tinggi sepanjang 3 tahun terakhir.

Namun, apa jadinya, jika semakin di buka peluangnya, justru semakin menggerus kuantitas guru-guru sekolah swasta? 

Pasalnya, formasi PPPK membuat sejumlah guru swasta memilih resign atau keluar ketika mendapati kepastian kelulusannya sebagai ASN, disisi lain guru-guru ahli begitu dibutuhkan di sekolah selevel SMK swasta.

"Disekolah kami sepanjang di bukanya seleksi PpPK sudah 16 yang resign karena lulus jadi guru PPPK di SMK Negeri, itu baru yang lulus, tapi pendaftarnya lebih dari itu. Kami tak bisa membendung karena itu hak dan bagi kami tak jadi soal, cuma yang di sayangkan adalah kebanyakan yang keluar itu adalah guru-guru ahli yang memiliki kompetensi khusus untuk pengembangan SMK, " Kata Kepala SMK Iptek Cilamaya, Engkos Kosim S.Ip M.Si Rabu (17/1/2024).

Kalau bicara kesejahteraan dan keadilan, sebut Engkos, harusnya pemerintah bisa adil mengeluarkan kebijakan agar para guru-guru di swasta ini terdegradasi ke negeri karena status baru sebagai PPPK. Kenapa tidak, walaupun PPPK bisa ditempatkan di sekolah induk swasta seperti halnya kepala-kepala Madrasah Swasta yang juga diambil dari PNS di Madrasah Negeri dibawah naungan Kementrian Agama? 

Atau, tambah Engkos, jika tidak memungkinkan, maka Swasta harus di beri porsi kemudahan dalam Pelatihan Pendidikan Guru (PPG) agar mendapat tunjangan sertifikasi, sehingga kesejahteraan guru swasta maupun di negeri sebagai PPPK tetap setara. 

"Kita (Swasta) sulit ikut PPG karena berbagai indikator, sehingga dalam setahun hanya 1 guru yang ikut PPG atau bahkan tidak ada sama sekali, karena syaratnya ribet. Beda halnya dengan guru di negeri yang begitu mudah PPG, padahal mereka juga dapat gaji Pokok, tunjangan hingga sertifikasi juga, bahkan yang honorer di negeri mengantongi SK Gubernur termasuk jaminan kesejahteraannya, lalu dimana letak keberpihakan pada SMK swasta?" Sesalnya.

Tak hanya susah PPG, guru swasta juga sebut Engkos juga susah invasingnya. Untuk itu, ia berharap di tengah gembar-gembor pembukaan ASN PPPK dan CPNS yang setiap tahun akan menggerus guru swasta beralih ke Negeri, sebaiknya segera buat regulasi dan kebijakan yang juga pro pada sekolah swasta, karena kemampuan yayasan dan sekolah swasta itu berbeda - beda dan memerlukan intervensi pemerintah.

"Bayangin aja, sudah 16 guru kamu keluar selama 3 tahun terakhir dibuka PPPK, disisi lain belum ada kebijakan dan aturan untuk memberi formulasi sial kesejahteraan dan kemudahan bagi guru swasta dalam mendapatkan hak-haknya di sekolah induk swasta, " Pungkasnya. (PK)