Presiden Sebut Kelangkaan Beras akibat Distribusi Pasokan Terganggu

Kabar Karawang - Presiden Joko Widodo mengatakan, masalah kelangkaan dan lonjakan beras di sejumlah daerah karena terganggunya distribusi pasokan. Salah satu permasalahan yaitu karena bencana banjir di Demak.(16/2/24).

"Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir. Di Demak kemarin misalnya seperti itu," kata Presiden Jokowi usai mencoblos di gedung LAN, Jakarta Pusat, Rabu kemarin,(14/2/2024).

Menurut Presiden, stok beras di Bulog saat ini masih cukup banyak. Begitu juga dengan stok beras medium maupun premium yang disebutnya masih tersedia. 

"Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya. Jadi tak perlu dikhawatirkan," ujar Presiden lebih lanjut. 

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan Bulog akan melonggarkan kebijakan pembelian beras. Khususnya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi pedagang kecil maupun peritel modern. 

Dengan pelonggaran kebijakan ini, peritel modern bisa membeli beras SPHP lebih dari 2 ton. Ini sesuai ketentuan internal Bulog.

"Ke depan untuk SPHP kami sangat memfleksibelkan bagi yang ingin beras SPHP. Karena kebijakan di internal Bulog, kemarin satu toko/warung itu ngambilnya maksimum 2 ton," kata Bayu.

Bayu mengatakan, stok tidak dibatasi hingga Marrt 2024. "Boleh ambil berapa saja untuk SPHP terutama untuk yang warung," ujar Bayu lebih lanjut.

Sebagai bahan informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM), Jumat (16/2/2024). Kegiatan itu dilakukan di Gudang Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bantuan beras akan diberikan hingga pertengahan tahun 2024. "Jadi yang 10 kg sudah diterima semuanya? Bulan Januari sudah terima? Februari hari ini terima. Nanti Maret, April, Mei, Juni," kata Presiden.

Setelah bulan Juni, bantuan pangan tersebut rencananya akan dilanjutkan kembali sesuai kemampun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Presiden, pemerintah akan melakukan perhitungan terlebih dahulu mengenai hal ini. "Nanti kita lihat di APBN, kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat. Apalagi, saat ini krisis pangan yang memicu kenaikan harga beras masih terjadi secara global."Itulah fungsinya negara membantu kalau ada kenaikan harga beras. Kalau di negara lain kan enggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan ya kita berikan," katanya.(PK)